Media Indonesia - Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap saja kerdil dan tidak berdaya mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah dari tahun ke tahun. Kekuasaan besar yang diberikan kepada gubernur seakan tumpul menghadapi kemacetan di jalan raya.

Ketidakberdayaan menghadapi kemacetan terlihat jelas dari kebijakan-kebijakan yang tidak cerdas, bahkan lucu. Kebijakan three in one yang masih diberlakukan saat ini, sebagai misal, memang menimbulkan kelancaran di jalur Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin, tetapi lucunya memacetkan jalan-jalan di sekitarnya.

Three in one mempertegas wawasan sempit Pemerintah DKI. Seakan-akan Jakarta adalah kawasan Sudirman dan Thamrin saja. Kebijakan itu pun menimbulkan penipuan yang kasatmata karena seseorang yang melintasi jalan itu pada jam three in one hanya perlu membawa dua joki untuk menipu polisi bahwa dia telah berpenumpang tiga orang.

Yang lebih lucu lagi adalah konsep busway. Untuk memperlancar lalu lintas, pemda melawan teori dengan mempersempit jalan yang sudah ada. Kemudian di jalan-jalan yang sudah dilalui busway, bus reguler tetap saja beroperasi.

Pemecahan terpadu untuk mengatasi kemacetan cuma ramai dalam wacana, cerdas dalam seminar. Dalam praktik loyo. Kereta bawah tanah dan monorel tidak pernah bisa dibangun sampai saat ini. Padahal negara lain telah selesai dengan pilihan tersebut.

Dan, sekarang Pemprov DKI melahirkan lagi kebijakan yang gampangan. Yaitu memajukan jam sekolah menjadi pukul 06.30 WIB. Seakan-akan kemacetan di Jakarta diakibatkan jam sekolah yang berbarengan dengan jam kantor.

Kebijakan itu sama dengan menggaruk di kaki untuk gatal yang terjadi di kepala. Kemacetan di Jakarta sesungguhnya disebabkan tidak seimbangnya jumlah ruas jalan dengan pertambahan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Bukan karena jam sekolah.

Memajukan jam sekolah berarti merampas kebutuhan yang paling hakiki dari anak-anak sekolah, yaitu keceriaan dan kesegaran. Untuk murid yang tinggal di luar kota mereka harus sudah berangkat pukul 04.00 agar tidak terlambat masuk sekolah pada pukul 06.30. Kalau mereka harus berangkat pukul 04.00, pukul berapa mereka bangun?

Kemacetan lalu lintas di Jakarta sebagian besar disebabkan infrastruktur jalan raya yang sangat tidak memadai. Selain itu, penegakan hukum dan disiplin berlalu lintas menyumbang porsi besar bagi kesemrawutan.

Pembangunan ruas jalan baru dikalahkan kekurangan biaya yang terus-menerus menjadi alasan. Padahal kebocoran anggaran baik karena korupsi maupun disalokasi terus terjadi.

Pemerintah juga tidak sungguh-sungguh membangun watak bangsa yang taat aturan dan disiplin di jalan raya. Siapa atau lembaga manakah di negeri ini yang bertanggung jawab terhadap lahirnya kultur disiplin dan taat hukum? Pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten, lalai dalam soal ini. Memajukan jam sekolah yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta mempertegas watak kebijakan kerdil yang selalu diambil dalam mengatasi kemacetan lalu lintas yang kian parah dari waktu ke waktu.

Pemprov DKI yang tidak becus mengatasi akar kemacetan, anak sekolah yang dikorbankan. Ini sama dengan gatal di kepala, kaki yang digaruk.

sumber: Media Indonesia